Implementasi pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu nomor 4 tahun 2023

Firdaus, Muhamad Iqbal Ansori (2024) Implementasi pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu nomor 4 tahun 2023. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) SAMPUL TESIS.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI (4).pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (1).pdf Download (345kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II Update.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (983kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V (1).pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (3).pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy

Abstract

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. oleh karena itu, sistem informasi data pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme dan efektivitas implementasi pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Provinsi Jawa Barat melalui sistem informasi data pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi, teori tujuan hukum, teori pengawasan, teori kepemiluan dan teori sistem informasi. Teori ini digunakan untuk dijadikan sebagai suatu analisis dan menjadi sebuah landasan atau dasar penelitian dari pengaturan, mekanisme dan efektivitas implementasi pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dintegrasikan melalui sistem informasi data pemilih. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan teknik pengumpulan data secara primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh melalui dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pemgumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih sesuai peraturan peundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Majalengka, Subang dan Purwakarta sangat mencermati hasil rekapitulasi dan penetapan DPS dan/atau hasil rekapitulasi dan penetapan DPT dengan sidalih serta telah memastikan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih melalui sidalih tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih WNI. Selanjutnya terdapat beberapa kendala seperti akses sidalih yang terbatas, data ganda masih ditemukan dalam daftar pemilih serta jaringan yang lambat dan sistem galat atau error system sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi.

Actions (login required)

View Item