Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan kerukunan umat beragama: Studi kasus penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H Abdullah bin Nuh kav. 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat

Marpudin, Rian (2018) Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan kerukunan umat beragama: Studi kasus penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H Abdullah bin Nuh kav. 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (521kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR SUMBER) 8_DAFTAR SUMBER.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian karya tulis ilmiah bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam menerapkan kerukunan antarumat beragama dikota Bogor. Dengan mengambil studi kasus tentang penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H Abdullah bin Nuh kav. 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat). Adapun yang menjadi latar belakang dituliskannya penulisan ini adalah melihat dari berbagai fakta dan kejadian ketika terjadinya penolakan pihak pemerintah terhadap pendirian gereja GKI tersebut. Karena pemerintah pada saat itu mengeluarkan kebijakan pencabutan IMB dilatarbelakangi oleh adanya kecurangan dalam administrasi yang dilaporkan pihak ketiga yaitu kelompok Forkami (Forum Komunikasi Umat Islam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskrptif dimana peneliti menceritakan kejadian yang terjadi dilapangan secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan sosiologi karena dalam penelitian ini mengkaji beberapa masalah sehingga dimungkinkan menimbulkan beberapa konflik antara pihak GKI Yasmin, Forkami, dan pihak Pemerintah sebagai berperan menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama. Dalam proses kronologi pendirian GKI Yasmin terdapat beberarapa konflik yang pada mulanya dilaporkan oleh pihak forkami kepada pihak pemerintah. Dan pihak pemerintahpun mengabulkan laporan pihak dari forkami tersebut dan dilakukanlah beberapa proses pencabutan izin gereja dengan mengeluarkan SK Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 645.45- 137 Tahun 2011 Tentang Penjabutan IMB GKI Taman Yasmin. Pada awalnya pihak GKI tidak terima dengan SK tersebut. Namun, regulasi dilakukan kepada jemaat beberapa tahun kemudian pihak GKI Pun menerima keputusan dari walikota teresebut agar berimpilikasi pada kerukunan umat beragama di Indonesia.

Actions (login required)

View Item