Analisis Yuridis surat edaran Walikota Balikpapan nomor: 300/3128/Pem. tentang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku UMKM di Kota Balikpapan

Rayhan, Nouval Achmad (2024) Analisis Yuridis surat edaran Walikota Balikpapan nomor: 300/3128/Pem. tentang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku UMKM di Kota Balikpapan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (208kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB) | Request a copy
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy

Abstract

Corona Virus Disease 2019 menjadi sebuah penyakit menular yang sangat mematikan hingga Indonesia turut menjadi korban. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan virus tersebut. Salah satunya PPKM Level 4 yang diberlakukan di beberapa kota yang termasuk kedalam Zona Merah salah satunya adalah Kota Balikpapan. PPKM Level 4 di Kota Balikpapan berhasil menekan laju pertumbuhan covid-19 akan tetapi di beberapa sektor justru mengalami kerugian. Seperti yang dialami oleh para pelaku UMKM Kota Balikpapan akibat adanya pembatasan sosial yang termuat didalam Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 300/3128/PEM. Beberapa pelaku UMKM yang tidak mengikuti ketentuan tersebut harus mendapatkan sanksi. Pada kedudukannya Surat Edaran tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan sanksi dikarenakan hanya bersifat sebagai pemberitahuan semata. Sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Edaran Walikota Ballikpapan Nomor: 300/3128/PEM tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Balikpapan terhadap pelaku UMKM Kota Balikpapan, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak UMKM Kota Balikpapan yang terkena dampak dan mendapatkan sanksi dari diberlakukannya Surat Edaran tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teori ilmu perundang-undangan dan teori hukum hak asasi manusia sebagai kerangka acuan guna menyelesaikan persoalan terkait kedudukan dan kekuatan Surat Edaran serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis dengan pendekatan Normatif Empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengelurakan sanksi. Hal tersebut dikarenakan Surat Edaran hanya bersifat sebagai pemberitahuan terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi. (2) Lalu diperlukannya perlindungan hukum yang jelas kepada pelaku UMKM yang mengalami kerugian atas berlakunya Surat Edaran tersebut. Perlindungan hukum yang harus didapatkan mempunyai dasar sesuai dengan Undang-Undang kesehjateraan sosial, jaminan sosial, dan hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item