Pelaksanaan penentuan ganti rugi (tawidh) pada produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek

Damayanti, Rena (2018) Pelaksanaan penentuan ganti rugi (tawidh) pada produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (485kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy

Abstract

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesat di era modern ini. Kemunculan Pegadaian Syariah pun terus berkembang sampai saat ini, Pegadaian Syariah dalam operasionalnya tidak terlepas dari resiko kerugian, maka dari itu diberlakukan adanya ganti rugi (ta’widh). Menurut Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) disebutkan dalam ketentuan khusus bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Tetapi pada pelaksanaannya Pegadaian Syariah mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi pada akad perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme penentuan ta’widh pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek, (2) tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap penentuan ta’widh pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek, (3) hakikat dan fungsi akad rahn terhadap pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. Penelitian ini didasarkan dari kerangka pemikiran bahwa penentuan ta’widh itu harus sesuai dengan aturan apa yang digunakan, khususnya pada Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data dianalisis melalui jenis data kualitatif sehingga penulisan ini menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) mekanisme penentuan ta’widh pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syarian sudah ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Pusat. Sehingga ganti rugi (ta’widh) sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan itu sudah sesuai dengan aturan perusahaan, (2) penentuan ganti rugi (ta’widh) pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Peraturan Pusat. Namun, penentuan tersebut bertentangan atau belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN_MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa ta’widh tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Adapun menurut hukum Islam pelaksanaan penenuan ganti rugi di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat sahnya ganti rugi yang menjelaskan bahwa kerugian tersebut harus berupa kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas, (3) hakikat dalam melakukan akad rahn intinya bukan hanya untuk kepentingan komersil atau hanya mengambil keuntungan semata tetapi haruslah berlandaskan saling tolong menolong dan amanah.

Actions (login required)

View Item