Dampak overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dihubungkan dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Wibowo, Dimas Arif (2024) Dampak overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dihubungkan dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (485kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (562kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (483kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (786kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) | Request a copy

Abstract

Sistem Pemasyarakatan merupakan subsistem dari peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo. Dewasa ini sistem pemasyarakatan mengalami masalah Overcapacity yang terjadi di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, jumlah warga binaan yang terus meningkat tidak diiringi dengan penambahan kapasitas Lapas akan menimbulkan dampak atau permasalahan-permasalahan baru seperti risiko penyebaran penyakit yang tinggi, biaya penjara yang semakin tinggi, dan kurang terpenuhinya hak-hak warga binaan yang pada ujungnya menjadikan proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak optimal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari Overcapacity pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dihubungkan dengan Tujuan Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui metode studi lapangan yakni observasi dan wawancara untuk memperoleh sumber data primer, dan studi pustaka serta dokumen untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan sifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory yang memberikan dasar berlakunya hukum pidana, teori pemidanaan sebagai middle range theory yang memberikan dasar berlakunya penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan teori efektivitas hukum sebagai applied theory yang memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Overcapacity yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung memberikan dampak tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan sesuai dengan gizi, tidak optimalnya pemenuhan hak pelayanan dan perawatan kesehatan, serta tidak terlindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi overcapacity juga menyebabkan tidak optimalnya sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Lapas juga mengalami hambatan seperti terbatasnya Anggaran, Sarana dan prasarana, SDM, dan Kewajiban untuk menerima warga binaan dari berbagai jenis tindak pidana. Lapas telah melakukan upaya untuk menangani dampak-dampak dari overcapacity ini dengan mengoptimalkan Program Integrasi, meluncurkan Program Sambang, Gerobak Hiber, serta Melakukan Kerja Sama dengan lembaga atau instansi terkait termasuk memperbantukan Warga Binaan pada tugas-tugas tertentu

Actions (login required)

View Item