Kritik hukum terhadap peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Walduda'ini, Al Fadillah (2024) Kritik hukum terhadap peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4 (5). pp. 1569-1576. ISSN 2747-1993

Preview

Text 1569-1576+Al+Fadillah+Walduda’ini1,+Idzam+Fautanu2,+Lutfi+Fahrul+Rizal3 (1).pdf - Published Version Download (751kB) | Preview

Abstract

Abstrak:Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai Negative legislature yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer,sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut system pemisahan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin Judicial restraint yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusannya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.

Actions (login required)

View Item