Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai kesederajatan PNS PPPK dan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2023

Hartono, Risma Shafari (2024) Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai kesederajatan PNS PPPK dan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (3).pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text (BAB III) BAB III (1).pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
	Text (BAB IV) BAB IV (1).pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)

Abstract

Penelitian ini berdasarkan salah satu fenomena ASN yang kini terjadi adalah adanya kecenderungan kebutuhan ASN yang tidak selalu dipenuhi sesuai rencana. Oleh karena itu, salah satu dampak yang dirasakan ialah dalam perekrutan tenaga honorer sebagai semacam “jalan pintas” untuk mengidentifikasi kebutuhan tanpa memperhitungkan tujuan perencanaan dan jangka panjang. Perdebatan di atas menyoroti munculnya sebuah desakan yang membawa payung hukum ASN untuk melakukan negosiasi dengan banyak pihak agar mampu menyesuaikan kebutuhanASN ataupun negara. Peningkatan jumlah tenaga honorer yang telah mengabdi pada pemerintah melalui perekrutan tenaga honorer menjadi CPNS, namun pada kenyataannya belum bisa menuntaskan atau mengakomodir semua honorer yang ada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) perbandingan kedudukan PNS PPPK dan Tenaga Honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; 2) akibat hukum terhadap PNS PPPK dan Tenaga Honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun; 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan akibat hukum PNS PPPK dan Tenaga Honorer pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Teori-Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan suatu proses kegiatan yang akan dilakukan oleh berbagai penggerak, yang akhirnya akan menciptakan sebuah hasil sesuai sasaran. Teori Negara Kesejahteraan, mengacu kepada peranan aktif negara dalam pengelolaan dan pengorganisasian bidang ekonomi, termasuk peran negara untuk menjamin kesejahteraan bagi warganya. Teori Siyasah Dusturiyah, membahas masalah perundang-undangan negara, salah satu tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan menggunakan yuridis normatif dengan data yang didapatkan dari studi pustaka (library research). Jenis Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini 1) kedudukan ASN pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 setara hanya dari segi kemaslahatan, pensiun, THT ( Tunjangan Hari Tua) PPPK tidak mendapatkannya Sedangkan bagi Tenaga Honorer tidak adanya payung hukum dalam regulasi lama, 2) Undang-Undang ASN mengangkat seseorang sebagai PPPK secara terus menerus, tanpa batas. Artinya, orang tersebut dapat sepanjang hidupnya menjadi pegawai kontrak, tanpa ada kepastian hubungan kerja yang lebih pasti, yaitu menjadi pegawai tetap. Bagi tenaga Honorer Tidak diaturnya status tenaga honorer di dalam ketentuan peralihan berakibat terjadinya kekosongan hukum terhadap status tenaga honorer yang telah ada selama ini; 3). Dalam tinjauan siyasah dusturiyah, dari kedudukan dan akibat hukum dari Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023, dalam merealisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah belum sepenuhnya sesuai terkusus bagi pegawai tenaga honorer.

Actions (login required)

View Item