Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang legalitas kampanye pada fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan rumah ibadah perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Wahyudin, Aldi (2024) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang legalitas kampanye pada fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan rumah ibadah perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (265kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh larangan tempat kampanye yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h, pasal tersebut terindikasi adanya norma yang berbenturan (contradiction in terminis) antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan penjelasannya sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional dan ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, rumah ibadah dan tempat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. 2) Implikasi yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. 3) Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Hakim dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu; teori kekuasaan kehakiman, teori kepastian hukum, dan perspektif siyasah qadhaiyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dengan analisis deduktif yang selanjutnya disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu: Pertama, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” yang berarti dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan, kecuali untuk tempat ibadah. Kedua, Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Inkonstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku pada setiap peserta pemilu yang hendak berkampanye dilarang menggunakan tempat ibadah namun dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Ketiga, dalam prinsip Siyasah Qadhaiyyah disebut Istiqlal al-qodlo yaitu kemerdekaan kehakiman. Di dalam prinsip tersebut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan tersendiri, berhak memutuskan perkara dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tanpa adanya turut campur dari lembaga lain atau pihak lain.

Actions (login required)

View Item