Implementasi kebijakan Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung : Studi kasus PKPU No 5 tahun 2021

Haq, Luthfiyah Ainul (2024) Implementasi kebijakan Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung : Studi kasus PKPU No 5 tahun 2021. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (555kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ialah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Komisi pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi beberapa inisiatif dan sistem berbasis elektronik dalam rangka mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan peraturan presiden no 95 tahun 2018 salah satunya ialah aplikasi E-Coklit. Dalam penelitian ini terdapat kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam penerapan teknologi SPBE, yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan proses coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauhaman pelaksanaan kebijakan ini telah diimplementasikan secara optimal dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan studi kasus pada peraturan KPU no 5 tahun 2021 terkait penerapan aplikasi e-coklit di KPU Kota Bandung dengan focus pada identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III, yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka berpikir yang digunakan berfokus pada interaksi antara faktor-faktor ini, dimana komunikasi yang efektif dapat memperjelas tujuan dan Langkah implementasi, sumber daya yang memadai menentukan kelancaran operasional, disposisi yang mendukung memastikan komitmen para pelaksana, dan struktur birokrasi yang baik mendukung keteraturan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan dan faktor faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi e-coklit di KPU Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya,serta resistensi dari beebrapa pihak terkait. Kesimpulannya, meskipun implementasi SPBE melalui aplikasi E-coklit sudah berjalan dengan baik, perbaikan dalam aspek tertentu masih diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Actions (login required)

View Item