Rendanianti, Annisa (2024) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Efektivitas sistem pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (67kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (412kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy |
Abstract
Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum dalam suatu perkara. Sangat penting untuk memberlakukan pembatasan terhadap perilaku peradilan melalui penerapan kode etik. Konsekuensi dari aturan kode etik hakim tersebut menghadirkan mekanisme untuk mengawasi perilaku dan kepatuhan hakim terhadap kode etik. Dalam rangka mengawasi perilaku hakim konstitusi maka dibentuk lembaga pengawasan yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya sering kali tidak berjalan dengan lancar bahkan menimbulkan berbagai masalah dan kode etik tidak dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan profesi hukum tersebut. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui: 1). Pengaturan dan sistem pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2). Kontribusi pengawasan Hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap ketaatan Hakim Konstitusi 3). Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap sistem pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep etika dalam penegakkan hukum yang membahas prinsip etis yang harus dipegang dalam proses penegakkan hukum, teori pengawasan menguraikan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan teori siyasah dusturiyyah yang membahas sistem dan lembaga pengawasan dalam pandangan islam kemudian pentingnya prinsip islam dalam peraturan dan pengawasan hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan bersifat kepustakaan (library research) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan beberapa buku maupun literatur serta artikel jurnal. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif Hasil penelitian ini ditemukan: 1). Sistem pengawasan Hakim konstitusi dilakukan secara internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 2). Kontribusi pengawasan oleh MKMK dapat dilihat dari salah satu putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, dengan masih terjadinya pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap hakim konstitusi masih berjalan tidak efektif. 3). Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyyah sistem pengawasan hakim tidak lepas dari peran wilayatul hisbah dan qadhi al-qudhat karena memiliki kewenangan yang sama dengan MKMK dalam hal pengawasan hakim dan memberhentikan hakim. Dalam pandangan siyasah mengenai kode etik hakim konstitusi selaras dengan prinsip dalam islam yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan di depan hukum, prinsip amanah (jujur dan kompeten).
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kode Etik; Pengawasan; Siyasah Dusturiyah |
Subjects: | Occupational Ethics > Other Professions and Occupations Other Ethical Norms Constitutional and Administrative Law Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | Annisa Rendanianti |
Date Deposited: | 02 Sep 2024 08:35 |
Last Modified: | 02 Sep 2024 08:35 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/95106 |
Actions (login required)
View Item |