Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 15 tahun 2019

Fitriani, Windy Nur (2024) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 15 tahun 2019. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (822kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana implementasi Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 dalam menyediakan fasilitas umum dan transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019, khususnya Pasal 37 dan 38. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut serta memberikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan yang ada. Kerangka berpikir penelitian menggunakan tiga teori utama: teori kewajiban negara, teori pengawasan, dan teori maslahah mursalah. Teori kewajiban negara menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak warganya, termasuk penyandang disabilitas. Teori pengawasan membahas pentingnya pengawasan yang efektif dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, teori maslahah mursalah dari perspektif siyasah dusturiyah digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut membawa kemaslahatan umum bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis yaitu mendeskripsikan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum yang jadi kajian objek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai aksesibilitas, implementasinya di Kota Bandung masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan utama. Tinjauan siyasah dusturiyah mengungkap bahwa pemenuhan hak hukum aksesibilitas belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan alokasi anggaran, serta kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Actions (login required)

View Item