Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan peraturan daerah kota bandung nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial perspektif siyasah maliyah

Pramadhani, Nazra Dinda (2024) Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan peraturan daerah kota bandung nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial perspektif siyasah maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (411kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy

Abstract

Dana filantropi berpotensi untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Mekanisme pengumpulan dana berkembang mengiringi perkembangan teknologi yang terjadi. Dinas Sosial Kota Bandung mengeluarkan kebijakan pengelolaan uang atau barang melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini akan mengkaji penerapan yang terjadi di masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan uang dan barang. Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 dalam pengumpulan uang dan barang, dampak pengelolaannya, dan tinjauan siyasah maliyah terhadap mekanisme dan dampak pengelolaan pengumpulan uang dan barang tersebut. Teori yang dibangun pada penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan, teori kesejahteraan masyarakat, dan juga menggunakan teori siyasah maliyah mengenai teori tanggung jawab negara (mas’uliyyah ad-daulah) dari Baqir Ash-Shadr, dan teori maslahat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang dipakai yaitu sosio legal dan perundang-undangan (statute approach). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Data pada penelitian bersumber dari hasil observasi dan wawancara ke lembaga terkait dan studi literatur dari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil yang didapatkan dari penelitian, yaitu: 1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 mengatur mengenai perizinan, prosedur pengumpulan, serta penertiban kegiatan. Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung telah melakukan perizinan dan pelaporan, namun terdapat kendala dengan jangka waktu perizinan yang sangat singkat. 2) Dinas Sosial Kota Bandung memiliki beberapa program penunjang kesejahteraan, yang berhasil mencapai target pelaksanaan dan memberi dampak positif untuk masyarakat. Sedangkan Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat telah membantu sekitar 100 orang dengan program medisnya yang menyasar pada kaum dhuafa di berbagai provinsi, begitu pun dengan program non medisnya. 3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara (mas’uliyyah ad-daulah). Pemerintah Kota Bandung menyediakan jaminan sosial dengan dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas produktif (an-nisyath al-iqtishadi almutsmir) dan menyediakan bantuan langsung tunai (tahi’ah al-mal al-kafi). Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pengumpulan Uang atau Barang, Siyasah Maliyah

Actions (login required)

View Item