Sanksi pidana Khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 dan perintah kanun Hukuman Jenayah syariah Brunei Darussalam tahun 2013

Yulianti, Iis Dwi (2024) Sanksi pidana Khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 dan perintah kanun Hukuman Jenayah syariah Brunei Darussalam tahun 2013. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy

Abstract

Khalwat merupakan perbuatan yang dilarang karena akan menjerumuskan pada perzinaan yang sudah jelas larangannya terdapat dalam Al-Qur’an. Maka untuk mencegah perbuatan yang dilarang ini pemerintah Provinsi Aceh dan Negara Brunei Darussalam sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana khalwat bagi para pelanggarnya. Akan tetapi, berbeda dari segi hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Hal ini diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan, implementasi dari sanksi pidana khalwat di Aceh dan Brunei. Sebab, memiliki faktor latar belakang penetapan sanksi yang berbeda, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta dampak dan efektivitas setelah berlakunya Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Brunei tersebut. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori maslahah mursalah, yang dimana teori ini digunakan untuk mencegah terhadap kerusakan dan mengambil manfaat yang lebih banyak. Kemudian, teori yang digunakan yaitu teori gabungan gabungan dari Prins, Van Hammel, dan Van List. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan itu beragam, karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Sifatnya ganda, di mana pemidanaan mengandung unsur balas dendam sebagai bentuk kritik moral atas tindakan yang salah Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (library research). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman terkait dengan tema penelitian penulis yaitu sanksi pidana khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh dan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Brunei Darussalam. Berdasarkan hasil penelitian: (1) Larangan khalwat Pasal 23 Qanun Jinayat Aceh dan Pasal 196 dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam, sama-sama melarang perbuatan khalwat karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak, sehingga pemerintah menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggar khalwat di wilayahnya. (2) Dasar hukum dan dasar pertimbangan Aceh dan Brunei ini memiliki persamaan yaitu al-Qur’an dan hadist. Sedangkan perbedaanya terletak pada kuasa Sultan di Brunei. (3) Dalam Pengimplementasian sanksi khalwat di Aceh belum efektif, karena penegak hukumnya dan masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran hukum. Sedangkan Brunei dalam penetapan sanksinya sudah efektif karena tegas dalam penegakkan sanksi pidananya.

Actions (login required)

View Item