Implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemenuhan hak hukum masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut perspektif siyasah dusturiyah

Juanda, Agam (2024) Implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemenuhan hak hukum masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) Cover.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) Daftar Isi .pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (591kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum sesuainya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut mengenai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan ketepatan hukum, serta masih banyaknya warga Kabupaten Garut yang belum memiliki KTP-EL. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berkewajiban memberikan pelayanan yang baik dalam memenuhi hak hukum warga Kabupaten Garut dibidang KTP-EL. Adapun amanat negara dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 19 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengatahui implementasi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan ketepatan hukum dalam pemeuhan hak hukum warga negara. (2) untuk mengetahui dampak dari penerapan transparansi, partispasi, akuntabilitas, dan ketepatan hukum dalam pemenuhan hak hukum warga negara terutama pada hak kepemilikan KTP-EL. (3) untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap prinsip tranparansi, partisipasi, akuntabilitas, ketepan hukum dalam pemenuhan hak hukum warga negara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance yang dikembangkan oleh United Nation Development Program (UNDP), teori hak asasi manusia (HAM) yang berakar dari filsuf Inggris John Locke, serta teori tanggungjawab negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dan teori siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini. Pertama pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemenuhan hak hukum sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, kedua belum optimal dan konsisten dalam pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baiknya karena masih ada masyarakat Kabupaten Garut yang belum memiliki KTP-EL, Akta Kematian, KK, Akta Perkawinan dan lain sebagainya, ketiga tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelasanaan tata kelola pemerintahan yang baik sudah terlaksana dari prinsip umumnya namun akan lebih terasa optimal apabila disandingkan dengan prinsip keislaman seperti prinsip siyasah al-amanah, al-musawah, al-adalah, dirasa masih relevan jika diterapkan guna membantu dalam pemenuhan hak warga negara.

Actions (login required)

View Item