Implementasi peraturan Wali Kota Bandung nomor 27 tahun 2021 tentang pelaksanaan program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) pada wilayah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah

Dwiyanto, Andika Rizky (2024) Implementasi peraturan Wali Kota Bandung nomor 27 tahun 2021 tentang pelaksanaan program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) pada wilayah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (562kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (979kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)

Abstract

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung pada tahun 2015 dan kebijakan ini beberapa kali mengalami perubahan, hingga akhirnya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ini termaktub dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 27 Tahun 2021. PIPPK ini diharapkan mampu mewujudkan sinergitas antara aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa hal yang belum optimal sehingga mengalami hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Wilayah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dengan pendekatan siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah menggunakan pemikiran Edward III yang menjelaskan bahwa dalam mengimpelemtasikan sebuah kebijakan harus memperhatikan beberapa dimensi, dan juga menurut para pemikir islam tentang kewajiban negara dalam islam yang dituangkan dalam kebijakan peraturan walikota ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni yuridis empiris yang mengharuskan turun kelapangan untuk melakukan observasi secara langsung dengan pendekatan secara deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer (wawancara) dan sekunder (informasi atau literatur) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PIPPK ini sebetulnya sudah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis pelaksanaan PIPPK. Namun faktor-faktor penghambat seperti kesalahpahaman masyarakat terhadap peraturan walikota yang dikeluarkan, lalu keterbatasan sdm itu menjadi pengimplementasian peraturan walikota ini belum optimal.

Actions (login required)

View Item