Politik hukum tanggung jawab negara terthadap korupsi di Indonesia

Nurfaiziyah, Ai (2024) Politik hukum tanggung jawab negara terthadap korupsi di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (375kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sampai saat ini sulit untuk diselesaikan sehingga Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peningkatan praktik korupsi di Indonesia dan paktik korupsi seakan-akan menjadi hal yang lumrah di negara Indonesia dengan melihat peningakatan praktik korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya praktik korupsi di Indonesia sehingga dari tahun ke tahun terus terjadi dan menjadi budaya yang tidak bisa lepas dan selain KPK yang mempunyai wewenang dalam pemberantasan Korupsi dalam hal in pula penegak hukum. Mempunyai wewenang yang penting dalam pemberantasan praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Politik Hukum pencegahan korupsi di Indonesia (2) Politik Hukum penindakan korupsi di Indoensia (3) mengetahu Tinjauan Siyasah Syar’iyyah olitik hukum tanggung jawab negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori dalam mengkaji penelitian ini yaitu Pertama, teori Tanggung Jawab Negara Abu Baqir Ash-Shadr, kedua, Teori Maslahat dalam Isalam. Kedua teori tersebut tentunya yang akan menjawab permaslahan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif analitik dimana pendekatan ini berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek tertentu. Selain itu dalam jenis penulisan yang digunakan yaitu jenis kepustakaan dimana penulisan yang difokuskan untuk meneliti bahan-bahan pusataka seperti buku, jurnal, dan karya ilmiyah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak seimbangan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini memiliki 18 poin terkait pencegahan dan 25 poin terkait penindakan, menunjukkan kelemahan pemerintah dalam program monitoring dan edukasi masyarakat untuk memutus budaya korupsi di Indonesia. Ditekankan perlunya kerjasama aparat penegak hukum dengan lembaga otoritas pemberantasan korupsi. Dari tinjauan siyasah syar'iyyah, pemerintah telah melaksanakan kebijakan dengan pembentukan Deputi Pencegahan dan Deputi Penindakan.

Actions (login required)

View Item