Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Utomo, Ananda Lutfi (2024) Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (459kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan Mahkamah Konstisusi terhadap uji materil Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang dituangkan dalam putusan MK No.135/PUU-XIII/2015. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait hak politik penyandang disabilitas mental yang menjadi isu setiap adanya pemilihan umum memunculkan pro dan kontra. Pemberian hak pilih untuk memilih bagi penyandang disabilitas mental adalah hak universal yang tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya dan hak mereka untuk mendapatkanya. Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan MK No.135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum; 2). mengetahui implikasi hukum penyandang disabilitas dalam pemilihan umum; 3). mengetahui analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan MK No.135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu: teori kekuasaan kehakiman, teori persamaan, dan maslahah. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hak pilih dalam sistem ketatanegaraan memiliki prinsip persamaan yaitu setiap orang itu sama di mata hukum atau diperlakukan sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu: Pertama, Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 telah memperbaharui pasal penggunaaan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah karena tidak menjelaskan secara terperinci kriteria gangguan jiwa sehingga membatasi hak setiap warga negara untuk menentukan hak dalam Pemilu dan bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, implikasi putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, MK menekankan pentingnya inklusivitas dan non-diskriminasi, setiap penyandang disabilitas mental yang dinyatakan mampu oleh dokter berhak untuk didaftar sebagai pemilih. Ketiga, tinjauan siyasah dusturiyah yaitu menggunakan maqāshid syari‟ah yang didalamnya yaitu menjaga jiwa (hifdz an-Nafs) dan maslahah mursalah demi kemaslahatan ummat, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang gangguan jiwa non permanen atau gangguan jiwa sementara episodic (kambuhan).

Actions (login required)

View Item