Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun anggaran 2023 di kota Cimahi menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Khalimatusyaadah, Khalimatusyaadah (2024) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun anggaran 2023 di kota Cimahi menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text cover.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK...pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI (1).pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (903kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang mengacu pada pelaksanaan pemerintah daerah adalah peran serta warga untuk menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai pelaksana otonomi daerah, pemerintah harus siap agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan musrenbang Kota Cimahi dengan tingkat kehadiran yang tinggi,namun cenderung perwakilan dari masyarakat dalam pembahasan musrenbang baik di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak berjalan secara responsif. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kota Cimahi. 2). Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kota Cimahi. 3). Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan partisipsai masyarakat dalam Musrenbang di Kota Cimahi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Partisipasi Masyarakat, Teori Musyawarah, dan Teori Maslahah. Landasan normatif yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian metode kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari primer (wawancara), sekunder (Undang-undang). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, analisis data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Cimahi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa : 1). Mekanisme dan pelaksanaan musrenbang di Kota Cimahi telah melibatkan partisipasi Masyarakat berdasarkan PP Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan diikutsertakannya dalam rembug rw, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, hingga musrenbang kota.2). hambatan dalam musrenbang ialah kurang luwesnya Masyarakat dalam mengemukakan aspirasinya yang disebabkan kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pengetahuan peramasalahan yang terjadi. 3). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Tahun Anggaran 2023 di Kota Cimahi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 sudah sesuai dengan Siyasah Dusturiyah, Dalam prosesnya Musrenbang dijadikan sebagai forum musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Kata Kunci : Siyasah Dusturiyah, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang Community participation in musrenbang, which refers to the implementation of regional government, is the role of citizens in conveying their aspirations, thoughts and interests in the administration of regional government. As the implementer of regional autonomy, the government must be ready so that regional development planning can run effectively in accordance with Government Regulation Number 45 of 2017 concerning Community Participation in the Implementation of Regional Government. The implementation of the Cimahi City musrenbang with a high level of attendance, however, there tends to be a tendency for representatives from the community in musrenbang discussions at both the sub-district and sub-district levels to not be responsive. The objectives of this research are 1). To find out the mechanism and implementation of community participation in Musrenbang in Cimahi City. 2). To determine the impact of implementing community participation in Musrenbang in Cimahi City. 3). To find out Siyasah Dusturiyah's review of the implementation of community participation in Musrenbang in Cimahi City. The theories used in this research are Community Participation Theory, Deliberation Theory, and Maslahah Theory. The normative basis used is Government Regulation Number 45 of 2017 concerning Community Participation in the Implementation of Regional Government. This research uses an empirical juridical approach. The research method used is a qualitative research method and a descriptive qualitative research method. Data sources come from primary (interviews), secondary (law). Data collection techniques were taken from literature, interviews, documentation. The data analysis used is data collection, data analysis, data reduction, and drawing conclusions. The location taken in this research was Cimahi City. Based on the research conducted, it was found that: 1). The mechanism and implementation of Musrenbang in Cimahi City has involved community participation based on Government Regulation Number 45 of 2017 concerning community participation in regional government administration, with inclusion in neighborhood deliberations, sub-district musrenbang, sub-district musrenbang, and city musrenbang. 2). The obstacle in musrenbang is the community's lack of flexibility in expressing their aspirations due to the community's lack of understanding of the problems that occur. 3). The siyasah dusturiyah review of community participation in the 2023 Fiscal Year Musrenbang in Cimahi City according to Government Regulation Number 45 of 2017 is in accordance with the Siyasah Dusturiyah. In the process, Musrenbang is used as a deliberation forum to achieve the benefit of the community. Keywords: Siyasah Dusturiyah, Community Participation, Musrenbang.

Actions (login required)

View Item