Penyelesaian tindak pidana Desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer II-09 Bandung : Studi kasus Pengadilan Militer II-09 Bandung

Maharani, Nadiatul (2024) Penyelesaian tindak pidana Desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer II-09 Bandung : Studi kasus Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak. (2).pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi (2).pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab I (2).pdf Download (295kB) | Preview
	Text (BAB II) bab II (2).pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text (BAB III) bab III (2).pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text (BAB IV) bab IV (2).pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)

Abstract

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tepatnya di dalam Pasal 87 yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, esprit de corps tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat. Penyelesaian persidangan desersi yang memakan waktu lama yang tidak sesuai dengan asas hukum yang mengharuskan penanganan perkara dilakukan dengan cepat, murah, dan sederhana. Tetapi, Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer hanya memperbolehkan melakukan putusan terhadap terdakwa yang tidak hadir setelah enam bulan kasus dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum agar aturan dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibatkan waktu enam bulan tidak lagi efektif dan selaras dengan aturan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung. proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absentia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi prajurit pelaku tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang dimana metode deskriptif penelitian yang menggunakan metode dalam bentuk penggambaran. Penggambaran tersebut berbentuk pemaparan, deskripsi, juga validasi mengenai objek yang sedang diteliti. Data yang digunakan haruslah berupa fakta, bukan opini. karena dalam melakukan penelitian, peneliti telah melakukan Analisis Pustaka dari berbagai macam sumber berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana desersi secara in absensia. Sebagai bentuk lanjutan dari analisis Pustaka yang telah dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu panitera hukum di pengadilan tempat peneliti melakukan penelitian yaitu pengadilan militer II-09 Bandung, sekaligus melakukan observasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi adalah kurangnya disiplin sebagai prajurit militer, ekonomi hidup pas pasan, terlibat suatu tindak pidana, terlilit banyak hutang dan pengaruh pergaulan lingkungan. Adapun akibat hukum In Absentia seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi akan tetap disidang tanpa hadirnya terdakwa dan dijatuhi pidana penjara dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, kemudian setiap perkara yang diputuskan secara in Absentia sudah pasti anggota tersebut dipecat dari kesatuan.

Actions (login required)

View Item