Kedudukan hukum Family Planning menurut Mahmud Syaltut dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin

Hakim, Muhammad Habbie Nur (2024) Kedudukan hukum Family Planning menurut Mahmud Syaltut dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar isi.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (358kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)

Abstract

Program yang disebut Family Planning (selanjutnya dipakai istilah Keluarga Berencana) diselenggarakan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yakni pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, Dalam Syari’at Islam tidak adanya nash (sumber hukum) yang secara gamblang memperbolehkan atau melarang pelasanaan program Keluarga Berencana. Dan ini menjadi perbedaan pendapat diantaranya ulama Mahmud Syaltut Dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Mengetahui Biografi Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. 2) Mengetahui dalil hukum dan metode istinbath yang digunakan oleh Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam menghukumi program keluarga berencana. 3) Mengetahui implementasi program keluarga berencana di Indonesia. Pada dasarnya, hukum yang ditetapkan oleh ulama atau pemimpin dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, dalam hal ini ialah terjaganya maqosid syari’ah, yakni memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan/kehormatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengkaji dan menelaah sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian secara studi kepustakaan (Library Research). Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan perbandingan (Comparatice Approach), dimana penulis memaparkan pendapat dari dua tokoh kemudian membandingkannya demi mendapatkan informasi hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Mahmud Syaltut adalah ulama fuqoha yang tidak mengikuti aliran madzhab tertentu meskipun termasuk orang yang bermadzhab Hanafi. Sementara Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin adalah seorang ulama fuqoha bermadzhab Hanbali. 2) Dalam pandangan Mahmud Syaltut, praktik Keluarga Berencana jenis penundaan kehamilan dan menjarakkan kehamilan (tanzim an-nasl) diperbolehkan dengan alasan tidak menyalahi syariat Islam, sedangkan pembatasan keturunan (tahdid an-nasl) diharamkan. Dalil hukum yang digunakan adalah Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Sementara menurut Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, keduanya diharamkan, dengan alasan menyalahi syariat yang menyatakan bahwa harus memperbanyak populasi umat. Dalil hukum yang digunakan adalah Al-Qur’an dan hadits. 3) Kemenkes mengatakan bahwa keberhasilan program Keluarga Berencana berpengaruh dalam upaya menekan angka kematian Ibu. MUI juga sepakat bahwa program Keluarga Berencana yang diperbolehkan hanya pada batas mengatur interval kehamilan dan menunda kehamilan saja kecuali dalam keadaan darurat.

Actions (login required)

View Item