Analisis putusan Pengadilan Agama no.1518/ Pdt.G/2020/Pa.Sor tentang Izin Poligami Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Zanah, Gita Raudhatul (2024) Analisis putusan Pengadilan Agama no.1518/ Pdt.G/2020/Pa.Sor tentang Izin Poligami Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (367kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)

Abstract

Putusan Pengadilan Agama No. 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor mengenai izin poligami dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur poligami dengan ketentuan bahwa seorang suami harus memperoleh izin dari pengadilan agar dapat melakukan perkawinan kedua atau lebih. Namun dalam Putusan 1518/PA sor putusan ini menilai ada ketidak kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana tidak terdapat syarat alternatif yang terpenuhi akan tetapi mendapatkan izin dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor, Untuk mengetahui akibat hukum Terhadap izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor tentang izin poligami. Dan untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang di keluarkan oeh Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020.PA.Sor. Tentang Izin poligami menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis menggunakan asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif untuk menilai izin poligami dalam kasus yang diteliti, dengan fokus pada norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Dalam kasus tertentu, syarat alternatif untuk izin poligami bisa diabaikan jika fakta persidangan menunjukkan keputusan lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Artinya, hakim tidak hanya melaksanakan undang-undang (Bouche De Laloi) tetapi juga terlibat dalam penemuan dan pembentukan hukum (Rechtsvinding dan Rechtsvorming). Poligami dalam Islam hukumnya mubah tetapi dapat berubah sesuai dengan situasi tertentu. Dalam suatu putusan, setidaknya harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dihubungkan dengan perkar permohonan izin poligami tersebut, Majelis Hakim menggunakan hak diskresinya dalam memutus perkara tersebut dengan mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 KHI.

Actions (login required)

View Item