Studi komparatif sanksi penjual minuman keras menurut pasal 7 Perda Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2021 dan pasal 16 Qanun Aceh no.6 tahun 2014

Fitriani, Salma Nur (2024) Studi komparatif sanksi penjual minuman keras menurut pasal 7 Perda Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2021 dan pasal 16 Qanun Aceh no.6 tahun 2014. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAB l) 4_Bab1.pdf Download (536kB) | Preview
	Text (BAB ll) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB)
	Text (BAB lll) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (BAB lV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB)
	Text (BAB V) 8_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Aceh memiliki peraturan daerah mengenai sanksi penjualan minuman keras. Akan tetapi pada kenyataannya peraturan daerah ini belum memberikan efek jera yang signifikan kepada penjual miras meskipun sudah dilakukan berbagai cara dari aparat penegak hukum agar terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) mengetahui latar belakang Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014, 2) mengetahui bahan hukum yang digunakan oleh kedua peratutan tersebut, 3) mengetahui bagaimana implementasi sanksi dalam kedua peraturan tersebut. Kerangka teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori Maslahah, yang mengacu pada tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mencapai manfaat dan menolak kerugian. Maslahah dalam konteks menjual minuman keras dianggap tidak sah oleh syara’. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu data yang ditemukan dengan cara membaca dan menganalisis secara sistematis, fakual, dan akurat mengenai fakta dan sifat daerah tertentu berdasarkan bahan hukum utama yaitu Perda, Qanun, dan perundang-undangan. Jenis penelitiannya kualitatif yang didasarkan pada pengumpulan informasi dan data tertulis dari buku, jurnal, skripsi dan referensi lainnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan 1) Perda Kabupaten Bandung dan Qanun Aceh lahir dari konteks yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Perda Kabupaten Bandung berfokus pada penegakan hukum administratif dan Qanun Aceh pada penerapan syariat Islam. 2) bahan hukum dari Perda Kabupaten Bandung yakni Perda Nomor 3 Tahun 2004 dan Perda Nomor 9 Tahun 2010 sedangkan Qanun Aceh berbahan hukum pada Al-Qur,an dan Hadits, komitmen utama perdamaian dari nota kesepakatan Helsinki, keistimewaan dan otonomi khusus aceh, serta Amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, 3) Implementasi sanksi pidana penjual minuman keras di Kabupaten Bandung melibatkan pidana kurungan maksimal tiga bulan, denda hingga Rp. 50.000.000,00, serta penyitaan dan pemusnahan barang bukti, dengan prosedur dimulai dari pelaporan masyarakat dan operasi penertiban oleh kepolisian, serta pengawasan melalui patroli rutin dan koordinasi dengan instansi terkait. Di Aceh, sanksi meliputi hukuman cambuk hingga 60 kali, denda hingga 600 gram emas, atau penjara hingga 60 bulan, dengan prosedur razia oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli dan pengawasan melalui patroli rutin, operasi khusus, dan laporan masyarakat, serta hukuman cambuk di muka umum. Kedua regulasi telah diimplementasikan, namun penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Penjualan, Minuman Keras

Actions (login required)

View Item