Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/puu-xxi/2023 tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif siyasah qadhaiyyah

Junandes, Rendy (2024) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/puu-xxi/2023 tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik perspektif siyasah qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover .pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak .pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi .pdf Download (405kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I .pdf Download (692kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II .pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text (BAB III) 6_Bab III .pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab IV .pdf Restricted to Registered users only Download (833kB)
	Text (BAB V) 8_Bab V .pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka .pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 pada pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Putusan ini membahas mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, yang mana Undang-Undang Partai Politik belum rigid mengatur periodesasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan MK No. 69/PUU-XXI/2023; akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan terhadap pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik serta tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap hakim dan implikasinya. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman, Teori Ratio Decidendi, Teori Legal Standing (kedudukan hukum), dan Teori Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XXI/2023 mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menimbulkan polemik karena kurangnya aturan yang jelas mengenai periodesasi masa jabatan tersebut. Kedua, dampak hukum dari penolakan putusan ini mencakup potensi munculnya otoritarianisme dan dinasti politik, di mana kekuasaan dapat terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu untuk waktu yang lama. Ketiga, dalam pandangan fiqh siyasah, kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan hukum guna memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Actions (login required)

View Item