Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Polda Jawa Barat Kaitannya dengan pasal 69A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Mursida, Amada Fauziah (2024) Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Polda Jawa Barat Kaitannya dengan pasal 69A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (403kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang paling mengerikan dan paling banyak dialami oleh anak, bahkan di lingkup keluarga. Perlindungan khusus terhadap korban anak yang menjadi kejahatan seksual tercantum pada Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada data dari Polda Jawa Barat sebanyak 24 kasus dari empat tahun terakhir pada kasus kekerasan seksual oleh ayah kandung. Data tersebut menunjukkan harus adanya perlindungan khusus terhadap anak dari Polda Jawa Barat agar korban anak mendapatkan rehabilitasi dan dapat pulih seperti sedia kala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung kaitannya dengan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengetahui yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Polda Jabar, dan mengetahui upaya mengatasi kendala perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung bisa dilakukan secara maksimal di wilayah Polda Jabar. Konsep kerangka pemikiran pada penelitian ini dengan peraturan Pasal 285, Pasal 287 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 67D, Pasal 67E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dengan Upaya penanggulangan kejahatan dan teori penegakkan hukum sebagai sebuah proses untuk mewujudkan tuntutan pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk data, wawancara yang menyangkut permasalahan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di bawah umur kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Data yang diperoleh yaitu dengan metode observasi dan wawancara yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung telah sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum dilirik secara menyeluruh oleh pihak kepolisian. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban anak kekerasan seksual oleh ayah kandung yaitu minimnya kesadaran dari lingkup keluarga maupun masyarakat, anak yang sulit beradaptasi dalam rehabilitasi di ruang aman, dan kurangnya fasilitas yang mumpuni dalam tahap rehabulitasi. Dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi baik itu dalam lingkup keluarga korban maupun masyarakat, membuat ruang aman menjadi ruang yang didesain ramah anak agar tidak terkesan formal, lebih berkordinasi dengan lembaga lain terkait dengan perlindungan korban dan saksi, dan menyediakan ahli tambahan baik dalam psikologi, psikiater hingga ahli forensik dalam melakukan visum.

Actions (login required)

View Item