Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap otoritas presiden dalam pengangkatan Kapolri Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fauzan, Ray (2024) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap otoritas presiden dalam pengangkatan Kapolri Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunang Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak (1).pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (764kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy

Abstract

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sistem Presidensial adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Sistem Presidensial menguatkan posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam peraturan turunan dari UUD NRI 1945, kedudukan DPR menjadi lebih kuat, kewenangan DPR tidak hanya terbatas pada penetapan undang-undang, akan tetapi juga berperan terhadap pengangkatan para pejabat negara. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam satiap pengusulan calon Kapolri yang dilakukan oleh Presiden. Keterlibatan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui menjadikan kekuasaan prerogatif Presiden menjadi tereduksi dengan adanya ketentuan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana penjaringan dan otoritas Presiden dalam pengangkatan Kapolri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 yang dilihat juga dari sistem Presidensial. 2) kemudian sejauh mana kedudukan DPR RI dalam pengangkatan Kapolri. 3) bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang pengangkatan seorang Kapolri.Penulisan ini dilandasi oleh kerangka berpikir bahwa sistem pemerintahan presidensial menyatakan Presiden memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Diantara berbagai kekuasaan tersebut melekat prinsip checks and balances, prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam lembaga kekuasaan negara. Memberikan dan menerima amanat adalah hal yang harus dijadikan pegangan bagi setiap penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dengan analisis deduktif yang selanjutnya disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.” Melalui data-data yang telah diperoleh dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian ini adalah di dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami sebuah kerancuan dalam menggunakan sistem Presidensial. Padahal jelas Konsititusi menyebutkan Indonesia menggunakan sistem Presidensial. Mekanisme pengangkatan Kapolri menggunakan hak prerogatif Presiden sebagai wujud sistem pemerintahan Presidensial, tetap dipertahankan dengan melibatkan DPR dalam ikut memproses namun tidak sampai pada level persetujuan yang sudah selama ini diketahui, namun diletakkan pada level pertimbangan dalam setiap pengkatan Kapolri. Ada perbedaan antara lembaga yang memang mempunyai kewenangan dalam siyasah dusturiyah yaitu lembaga khalifah (pemimpin negara seperti Presiden), dengan konteks Indonesia. Khalifah memiliki kewenangan dalam pengangkatan Panglima perang.

Actions (login required)

View Item