Perlindungan hak anak pegawai negeri sipil pasca perceraian: Studi putusan nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Rismayanti, Izzuma Tasya (2024) Perlindungan hak anak pegawai negeri sipil pasca perceraian: Studi putusan nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (382kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)

Abstract

Perlindungan anak pasca perceraian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak dalam situasi keluarga yang berubah. Bagi Pegawai Negeri Sipil, terdapat peraturan khusus mengenai akibat perceraian yang terjadi, yaitu atas pembagian gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun meskipun peraturan ini telah ditetapkan, dalam Putusan Pengadilan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks tidak sesuai dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks tentang hak anak PNS pasca perceraian dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim perlindungan anak PNS pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan teori hifdu nasl atau menjaga keturunan. Kedua orang tua harus tetap menempatkan tanggung jawab besar untuk melindungi, mendidik, dan mengasuh anak dengan baik. Orang tua harus terlibat aktif dalam kehidupan anak dan memastikan bahwa mereka merasa dicintai dan dihargai. Jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kasus secara mendalam dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (content analysis) yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi dokumen hukum yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pembagian gaji sebagai akibat perceraian PNS semata-mata merupakan peraturan administrasi kedisiplinan pegawai dan tidak merupakan hukum acara yang harus dipedomani dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun, Majelis Hakim tetap menghukum seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 750.000 setiap bulannya dengan penambahan sejumlah 10% dalam setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) guna melindungi hak anak demi kepastian hukum dalam menjamin biaya dan keperluan hidup anaknya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks ini dilakukan berdasarkan KHI yang mewajibkan ayah untuk menafkahi anak. Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya pembagian gaji PNS dalam PP No 45 Tahun 1990 sebagai akibat perceraian, besaran nafkah yang diwajibkan dalam ketentuan Hukum Islam lebih bersifat dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan pihak yang menerima nafkah. Dengan demikian, terhadap jumlah nafkah yang ditetapkan jika dibandingkan dengan ketentuan 1/3 gaji, hak anak telah terlindungi namun kurang optimal. Kata Kunci: Perlindungan Anak; Pegawai Negeri Sipil; dan Perceraian.

Actions (login required)

View Item