Pujayanti, Elni (2024) Pelaksanaan pasal 9 Undang Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan Over Kapasitas: Studi Lapas Perempuan Kelas II A Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (258kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
4_bab1.pdf Download (480kB) | Preview |
|
Text
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy |
||
Text
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB) | Request a copy |
||
Text
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) | Request a copy |
||
Text
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy |
Abstract
Over kapasitas lapas merupakan kondisi lapas yang dihuni warga binaan melebihi kapasitas seharusnya. Fenomena ini menjadi permasalahan sistem pemidanaan di Indonesia yang belum selesai hingga kini. Fenomena over kapasitas lapas bersebrangan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Hal ini salah satunya berpengaruh terhadap proses pelayanan hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di lapas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana kebijakan lapas dalam merespon pelaksanaan pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung yang saat ini kondisinya juga overload. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum dengan presfektif hak asasi manusia. Dimana berdasarkan teori yang digunakan, pemenuhan hak warga binaan di lapas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari sifat dasar sebagai manusia sebagai karunia dari Tuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung dengan kondisi over kapasitas sudah terlaksana namun belum optimal. Dampak yang paling dirasakan dengan kondisi over kapasitas ini adalah persoalanan mengenai kerusakan bangunan, serta persoalanan sarana dan prasarana lapas yang tidak sesuai. Dengan kondisi itu, pihak lapas menghadirkan kebijakan-kebijakan baru untuk memaksimalkan pelayanan terhadap warga binaan, hal yang dilakukan salah satunya adalah alih fungsi bangunan, serta kerja sama dengan pihak lain guna memaksimalkan pelayanan. Upaya preventif yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Bandung dalam merespon fenomena over kapasitas di lapas yakni dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengedepankan pelayanan bagi warga binaan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Hak Reproduksi; Hak Pelayanan Kesehatan; Overload; |
Subjects: | Criminal Law > Criminal Courts Criminal Law > Criminals Criminal Law > Criminal Procedure |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Elni E Pujayanti |
Date Deposited: | 10 Sep 2024 03:46 |
Last Modified: | 10 Sep 2024 03:46 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/97572 |
Actions (login required)
View Item |