Peran KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Mubarak, Muhammad Bardaan (2024) Peran KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (454kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)

Abstract

Di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, banyak tanah wakaf, terdiri dari 224 tanah, digunakan untuk masjid, mushola, tempat pendidikan, pemakaman umum, dan tujuan lainnya. Mereka dialih fungsikan karena beberapa tidak memiliki sertifikat atau bukti yang sah sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA Gunung Putri dalam membantu proses sertifikasi tanah di Kecamatan Gunung Putri, faktor penghambat proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gunung Putri, dan untuk mengetahui sertifikasi tanah wakaf Di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini berdasarkan pada kerangka pemikiran sertifikasi tanah wakaf diperlukan demi tertib administasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga itu mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 442 Tahun 2004 dan 3/SKB/BPN/2004 tentang sertifikasi tanah wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini, bahwa peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terhadap proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf seperti sosialisasi wakif dan nazir, penyuluhan sertifikasi tanah wakaf, dan pendampingan administratif masih belum optimal karena masih ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini di karenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi tanah yaitu kurangnya pemahaman wakif dan nadzir tentang regulasi tanah wakaf, pola berfikir masyarakat yang kental tentang tanah wakaf yang tidak perlu disertifikatkan, dan anggapan masyarakat bahwa melakukan sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang banyak atau mahal. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gunung Putri masih belum efektif dan efisien karena masih terdapat beberapa tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini rentan terkena sengketa dan penyalahgunaan tanah wakaf.

Actions (login required)

View Item