Yahya, Khoerudin (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan tinjauan Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (345kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy |
Abstract
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi semangat baru dalam Ketatanegaraan. Dimana melahirkan perlindungan kerja terhadap para pekerja/buruh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa perusahaan atau majikan yang tidak melaksanakan seperti semestinya apa yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah: (i) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja wanita di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, (ii) Untuk mengetahui Bagaimana Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 34, dan (iii) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa kewenangan Pemerintah dalam kekuasaan legislatif yang disebut dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri’iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif (statute approach). Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan primer yaitu wawancara secara langsung pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi, dan wawancara dengan beberapa pekerja di Sektor Industri Tekstil PT. Dean Shoes, PT. Bessco, dan PT. Chang Shin Indonesia yang berada di daerah Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian ini adalah: (i) implementasi terhadap Perda ini tidak dilaksanakan oleh para perusahaan terhadap perlindungan ketenagakerjaan, (ii) yang menjadi faktor penghambat terhadap implementasi ini adalah pihak dari perusahaan dan pekerja, (iii) dalam hal perlindungan kerja telah diatur di dalam Perda ini dan harus sesuai dengan aturan yang diberlakukan, dalam Siyasah Dusturiyah ada yang namanya Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu yang artinya Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi; Perlindungan Hukum; Ketenagakerjaan. |
Subjects: | Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | Khoerudin Yahya |
Date Deposited: | 02 Jul 2018 03:15 |
Last Modified: | 02 Jul 2018 03:15 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/9917 |
Actions (login required)
View Item |