Antinomi hukum pada pengaturan konten digital dalam penerapan pasal 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia

Ramadhan, Muhamad Januar (2024) Antinomi hukum pada pengaturan konten digital dalam penerapan pasal 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (315kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada antinomi hukum yang terjadi antara Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal ini mencerminkan adanya tumpang tindih dan potensi konflik dalam penerapannya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum. Pasal 27 UU ITE sebagai lex specialis dalam konteks transaksi elektronik berpotensi menegasikan Pasal 310 KUHP sebagai lex generalis terkait pencemaran nama baik. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada perlindungan hak-hak individu, khususnya kebebasan berpendapat dan privasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dari konflik kedua pasal tersebut serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan hak privasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris terhadap penerapan Pasal 27 UU ITE di lapangan. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap dokumen hukum, kajian kasus, serta wawancara dan survei terhadap para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang terdampak oleh penerapan pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory untuk menganalisis bagaimana konsep negara hukum seharusnya dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan sebagai middle theory untuk menekankan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Teori perlindungan hukum dan penegakan hukum diaplikasikan sebagai applied theory untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 27 UU ITE dalam melindungi hak individu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 UU ITE sering kali kontroversial, dengan ruang lingkup yang luas dan kecenderungan untuk digunakan sebagai alat menekan kritik atau ekspresi yang sah. Hal ini mengarah pada efek jera yang dapat membatasi kebebasan berpendapat, serta pelanggaran prinsip-prinsip dasar HAM seperti proporsionalitas dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum yang lebih jelas dan mekanisme penegakan hukum yang lebih adil dan transparan, yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan Pasal 27 UU ITE sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan standar HAM internasional dan menciptakan keseimbangan yang adil

Actions (login required)

View Item