Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pasal 365 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD perspektif Siyasah Dusturiyah

Davina, Ranti Cahya (2024) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pasal 365 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (510kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy

Abstract

Negara Indonesia berbentuk kesatuan. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi dan asas pembantuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara konstitusional, fungsi DPRD diantaranya fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2) Hambatan dalam Proses Legislasi 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Sedang, sebagai negara demokrasi Indonesia menganut konsep Trias Politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Legislatif di daerah berada dalam kekuasaan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak menyebutkan dengan jelas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu dalam hukum Islam DPRD diasosiasikan dengan istilah majelis syura. Titik temu antara kepemimpinan Islam dan demokrasi terdapat dalam konsep syura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dimanfaatkan berupa data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD periode Tahun 2019-2022 belum dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan/inisiatif rancangan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari DPRD pada periode 2019-2022. Dari total 46 perda inisiatif, dprd hanya mengusulkan 13 buah perda sisa nya usulan pemda. Kemudian kendala dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2019-2022 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai di tambah harus ada pengharmonisasian ke kanwil jawa barat yang memerlukan waktu yang cukup panjang juga dprd kab tasik belum mampu memaksimal kan manfaat digital meeting seperti zoom pada saat masa covid-19. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya bahwa pelaksanaan legislasi dalam sistem ketatanegaraan Islam dikenal konsep pemisahan kekuasaan majelis syura (Al-sulthah Tayri’iyyah) dan eksekutif (Al-sulthah Tanfidhiyyah).

Actions (login required)

View Item