Pemberian upah minimum regional di PT.Waja Matahari Putra hubungannya dengan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Maryam, Imas Siti (2013) Pemberian upah minimum regional di PT.Waja Matahari Putra hubungannya dengan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (41MB)

Abstract

Pemberian upah minimum regional adalah suatu hal yang paling penting dalam ketenagakerjaan karena sangat berdampak pada kesejahteraan para pekerja/buruh. Pada kenyataannya di perusahaan PT Waja Matahari Putra tidak semua tenaga kerja/buruh mendapatkan upah minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Gubemur Jawa Barat Nomor:561/kep.1405-bangsos/2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui: ( 1 ) pelaksanaan pemberian upah minimum regional di PT Waja Matahari Putra, (2) kendala yang dihadapi pengusaha dalam melakukan pemenuhan upah minimum regional, (3) Upaya yang dilakukan pengusaha dalam mengatasi kendala pelaksanaan upah minimum regional. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang­-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengharuskan setiap pekerja harus memperoleh upah yang layak. Sehingga masalah upah merupakan hal yang sangat penting karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja. Untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial setiap perusahaan wajib memberikan upah yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode dekskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perda Jawa Barat Nomor. 561/Kep.1405-Bansos/2012) yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum. Dan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan­-bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung dengan mengambil tempat di PT Waja Matahari Putra. Pelaksanaan pemberian upah minimum regional di PT Waja Matahari Putra belum sesuai dengan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pelaksanaan pemberian upah tersebut tidak semuanya diberikan dengan upah minimum regional dengan alasan masih ada pekerja/buruh sebanyak 23 (dua puluh tiga) yang belum mencapai masa kerja 1 (satu) tahun. Seharusnya perusahaan harus memberikan upah minimum regional untuk semua pekerja/buruhnya meskipun belum mencapai masa kerja 1 (satu) tahun. Kendala dalam melakukan pemberian upah di PT Waja Matahari Putra adalah Bahwa pengusaha belum mempunyai bangunan sendiri (kontrak) sehingga berdampak pada cost perusahaan yang seharusnnya biaya kontrak masuk kepada upah minimum karyawan akan tetapi disini tidak. Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu dalam waktu yang dekat pihak pengusaha akan mempunyai bangunan sendiri, sehingga biaya kontrak bangunan bisa dialokasikan kepada upah minimum pekera/buruh. Dan pihak pengusaha berjanji untuk kedepannya pengusaha akan lebih memperhatikan masalah upah minimum regional.

Actions (login required)

View Item