Konsep dan sanksi terhadap pelaku Marital Rape menurut UU PKDRT no.23 tahun 2004 perspektif Jinayah

Hasan, Irwansyah (2007) Konsep dan sanksi terhadap pelaku Marital Rape menurut UU PKDRT no.23 tahun 2004 perspektif Jinayah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang no 23 tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Istilah marital rape merupakan metamorfosis dari UU PKDRT No. 23 tahun 2004, yang merupakan tindakan kejahatan kekerasan dalam hubungan seksual dengan paksaan atau ancaman suami kepada istri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana konsep dan sanksi bagi pelaku mantal rape menurut UU PKDRT No. 23 2007 dengan perspektif hukum Islam atau dalam hal ini fiqih jinayah. sehingga dapat diketahui relevansi antara kedua hukum tersebut. Penelitian ini didasari atas pemikiran dan pemahaman bahwa marital rape merupakan suatu peristiwa yang masih tabu di dunia masyarakat, apakah dapat dikategorikan suatu tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi atau bahkan sebaliknya, merupakan bukan suatu tindak kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan analisis isi (content analisis) isi UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dengan mendeskripsikan konsep dan sanksi marital rape, dan mengkomparasikan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dengan fiqih jinayah. Data yang ditemukan adalah bahwa konsep marital rape (perkosaan dalam ikatan perkawinan) menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap suatu ketetapan hukum. Dan pelaku marital rape dapat dikenakan sanksi kurungan penjara 12 tahun atau denda sebesar Rp. 36. 000.000 Sedangkan perspektif jinayah bahwa istilah marital rape tidak terdapati didalamnya sehingga pelakunya tidak dapat terhukumi dengan hukuman. Hanya saja terdapati persamaan pandangan dalam menilai bentuk kekerasan yang terjadi didalamnya merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelakunya dapat diberikan sanksi atau hukuman berupa ta'zir Tetapi tindak pelanggaran ini disejajarkan dengan perkosaan yang termasuk dalam kategori zina yang sudah jelas sanksinya Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa konsep dan sanksi bagi pelaku marital rape menurut UU PDKRT No. 23 AThun 2004 tidak terdapati suatu kerelevanan dengan fiqih jinayah, dimana keduanya memandang dengan sudut yang berbeda, tetapi terdapat persamaan dalam memandang bentuk perbuatannya yang dikategorikan dengan tindakan kejahatan kekerasan Begitupun dengan sanksinya terdapat relevansi hanya bentuk dan ukurannya yang berbeda. Dan hal ini terlepas dari apa yang namanya marital rape.

Actions (login required)

View Item