Perbuatan ingkar janji untuk mengawini berdasarkan putusan Mahkamah Agung no.3277 K/Pdt/2000 dan Hukum Perdata : Ditinjau menurut norma sosial dan kesusilaan

Maulana, Diman (2024) Perbuatan ingkar janji untuk mengawini berdasarkan putusan Mahkamah Agung no.3277 K/Pdt/2000 dan Hukum Perdata : Ditinjau menurut norma sosial dan kesusilaan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_BAB 1.pdf Download (667kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text (BAB 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text (BAB 4) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text (BAB 5) 8_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)

Abstract

Janji untuk mengawini merupakan hal yang sangat sakral untuk dilakukan, karena janji untuk mengawini yang diingkari dapat menimbulkan implikasi hukum karena adanya pihak yang dirugikan secara materiil dan immaterial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan ingkar janji untuk mengawini termasuk perbuatan melawan hukum dan mengetahui bagaimana menurut Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya perbuatan ingkar janji untuk mengawini yang dikaitkan dengan putusan hakim Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengwini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskrifsi analisis yang menggabarkan kajian hukum terhadap perbuatan ingkar janji untuk mengawini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan melawan hukum berdasarkan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan berlandaskan pada Arrest Raad 1919 yang kemudian putusanya menjadi yurisprudensi. Sementara itu UU perkawinan sebagai undang-undang yang bersifat nasional, belum mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji untuk mengawini kecuali secara tersirat dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan berdasarkan persetujuan. Kemudian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jika suatu janji diingkari maka timbulah implikasi hukum karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) karena ada pihak yang dirugikan, maka undang-undang yang terdahulu masih mengaturnya, maka apa yang disinggung oleh pasal 58 KUHPerdata mengenai janji kawin dan maksud yang sama dengan janji kawin yang terdapat pada pasal 11, 12, 13 KHI tentang peminangan dapat digunakan untuk memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji untuk mengawini. Sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 3277 K/Pdt/2000 Mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini telah sesuai dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Actions (login required)

View Item