   |
 | Up a level |
Ahmad, Sujana (2025) Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi (whistleblower) oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2014. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Azis, Pahrudin (2025) Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan Fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 233-234 Undang-Undang no. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Fadila, Salma Nurul (2025) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Fadila, Salma Nurul (2025) Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : Studi kasus pada badan penyelesaian sengketa konsumen Kabupaten Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Fauziah, Karina Puji (2025) Pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Fawwaz, Aulia Fadhilah (2025) Kekosongan Hukum tentang Perhitungan Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Class Action dihubungkan dengan teori Keadilan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Firdaus, Jaka (2025) Kajian sosiologi hukum atas pembagian harta waris menurut adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Fitria, Hannana (2025) Pelaksanaan pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dihubungkan dengan falsafah adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hadi, Arina Hasna Nur El (2025) Analisis putusan praperadilan ditinjau dari prinsip hukum hak asasi manusia: Studi putusan no 2/Pid.Pra/2019/PN GRT dan no 2/Pid.Pra/2023/PN GRT. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hasyim, Abdulloh (2025) Perluasan kewenangan penjabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024 terhadap pengunaan alokasi anggaran: Studi kasus Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Garut. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hermaya, Poppy (2025) Perlindungan hukum terhadap pembeli atas jual-beli objek tanah yang hanya menggunakan kwitansi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hidayat, Dadan (2025) Penagihan pajak dengan surat paksa dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang melakukan perlawanan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati.
Kusumah, Yuda Adi (2025) Implementasi Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui sistem E-Commerce di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Maulana, Muhamad (2025) Perlindungan hukum konsumen terhadap pengembalian dana atas transaksi e-Commerce dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Muharram, Muhammad Risyad (2025) Implementasi pemanggilan sidang melalui mekanisme Surat Tercatat dalam pefkara perdata yang teregistrasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan implikasinya terhadap pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Mutakin, Dede (2025) Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 tentang penguatan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya nomor 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesain sengketa. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati.
Nadiyati, Anisa and UNSPECIFIED (2025) Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang larangan kepemilikan tanah guntai yang diakibatkan oleh pewarisan di Kabupaten Sukabumi. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Najih, Agi Ahmad (2025) Analisis putusan Hakim tentang Legalitas Akta Perjanjian Jual Beli sebagai Jaminan Utang Piutang karena ada Cacat Hukum : Studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor : 162/PDT.G/2021/PN. BDG dan putusan Mahkamah Agung nomor: 859 PK/PDT/2019. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Putra, Zidan Al Fadlil Sukatma (2025) Implementasi asas tanggung jawab negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Rahman, Fakhri Aulia (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana (Lender) atas penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan dihubungkan dengan peraturan otortias jasa keuangan nomor: 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Masters thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
Salimudin, Arief (2025) Penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Setiawan, Iwan (2025) Kritik Fiqih Islam terhadap pelarangan perkawinan beda agama dalam Perundang-Undangan dan prospeknya dalam pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. Doktoral thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
Umarudi, Farkhan (2025) Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 126b/Pdt.Sus-Arbt/2021 tentang putusan perjanjian yang mengandung tipu muslihat dalam pekerjaan kontruksi dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Zhafira, Atika (2025) Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Asas Kepastian Hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
