Penggunaan hak amil zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 606 tahun 2020 dan implikasinya terhadap dana operasional Baznas Kab. dan Kota di Jawa Barat

Ridwan, Achmad (2024) Penggunaan hak amil zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 606 tahun 2020 dan implikasinya terhadap dana operasional Baznas Kab. dan Kota di Jawa Barat. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Potensi zakat di Indonesia sangat besar (senilai 327,6 T tahun 2021), namun yang terealisasi baru sekitar 21,7%. Di antara permasalahan di BAZNAS adalah tentang kecilnya dana amil yang menyebabkan kinerja amil tidak maksimal dalam meningkatkan pencapaian dana zakat. Sebab berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 606 Tahun 2020, bahwa hak amil dari zakat sebesar 12,5%, dan dari infak sedekah sebesar 20%. Angka tersebut secara umum tidak memadai di BAZNAS Kabupaten Kota di Jawa Barat, terlebih dana hibah dari APBD pada beberapa BAZNAS belum memadai jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dana hak amil bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia, problematika implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 606 Tahun 2020 tentang hak amil sebesar 12,5%, dan implikasinya terhadap kecukupan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota di Jawa Barat serta solusi menghadapi defisit dana hak amil. Kerangka pemikiran penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan hak amil zakat berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020, yang mengatur proporsi dana zakat untuk operasional amil di BAZNAS kabupaten dan kota di Jawa Barat. Penelitian ini akan mengevaluasi implikasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan dana operasional dan efisiensi kinerja BAZNAS. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan tiga aktivitas, yaitu: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, KMA No. 606 menjadi dasar BAZNAS dalam membiayai operasional rutin seperti gaji/honor karyawan (amil). Kedua, Beberapa permasalahan tentang keamilan dan implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 606 Tahun 2020 tentang hak amil sebesar 12,5% adalah terkait kinerja amil di BAZNAS kabupaten/kota Se-Jawa Barat mencakup ketergantungan pada zakat ASN, struktur pimpinan dan amil yang belum efektif, serta dana hibah APBD yang tidak memadai. Selain itu, dana hak amil sebesar 12,5% dari zakat dan 20% dari infak, sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), sebagian dialokasikan ke UPZ (maksimal 5%). Dana ini dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional. Ketiga, solusi atas defisit hak amil meliputi penggunaan dana fi sabilillah, peningkatan manajemen, komunikasi dengan kepala daerah dan Kemenag, serta efisiensi jumlah pimpinan dan amil melalui model SIBaz (Standar Integrasi BAZNAS).

Actions (login required)

View Item