Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah dihubungkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang jabatan notariso. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Senopati, Wilhan (2024) Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah dihubungkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang jabatan notariso. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum, menjalankan jabatannya memiliki kewajiban hukum Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 untuk bertindak dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat mengacu kepada prinsip mengenali pengguna jasa. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kasus notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam hal proses pembuatan akta autentik dengan beberapa contoh kasus dalam suatu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang mana notaris membuat akta autentik tanpa sepengetahuan pemilik asli objek jual beli. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta autentik dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya tanpa sepengetahuan pemilik objek jual beli. Adapun penelitian ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang sebagai subjek hukum tiap tindakan yang dilakukan sudah sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menjelaskan prinsip yang memastikan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten sehingga setiap individu menyesuaikan tindakan mereka sesuai aturan yang ada dan teori tanggungjawab hukum menjelaskan tanggungjawab subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer, selain itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian adalah tanggungjawab notaris secara perdata harus mengganti kerugian berupa mengembalikan suatu keadaan karena perbuatan notaris memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer. Secara administrasi notaris diberi sanksi peringatan tertulis karena melanggar kewajiban hukumnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Secara pidana, notaris tidak dapat bertanggungjawab secara pidana karena tidak terlibat dalam tindak pidana. Akibat hukum terhadap akta autentik menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana Pasal 1869 KUHPer karena tidak memenuhi kekuatan pembuktian materiil dan tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Actions (login required)

View Item