Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang larangan kepemilikan tanah guntai yang diakibatkan oleh pewarisan di Kabupaten Sukabumi

Nadiyati, Anisa and UNSPECIFIED (2025) Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang larangan kepemilikan tanah guntai yang diakibatkan oleh pewarisan di Kabupaten Sukabumi. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) suket plagiat.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftarisi .pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (359kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka .pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)

Abstract

Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Guntai Yang Diakibatkan Oleh Pewarisan Di Kabupaten Sukabumi Indonesia merupakan negara agraris, di mana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dengan pertanian. Penguasaan tanah yang melampaui batas oleh segelintir orang tidak diperkenankan. Adanya larangan kepemilikan tanah yang letaknya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah diatur dalam Pasal 10 UUPA dan selain itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksanaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan/ kepemilikan tanah pertanian secara Guntai akibat pewarisan di Kabupaten Sukabumi, untuk mengetahui Kendala yang dihadapi sehingga kepemilikan tanah secara Guntai akibat pewarisan masih terjadi di Kabupaten Sukabumi, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kepemilikan Tanah Guntai dan sistem Hukum terhadap kepemilikan Tanah Guntai di yang diakibatkan oleh pewarisan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris dimana penelitian hukum ini menggunakan data awalnya wawancara dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dalam meneliti pelaksanaan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan kepemilikan tanah pertanian secara Guntai yang diakibatkan oleh pewarisan belum efektif, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu a) faktor hukum, larangan kepemilikan tanah ini perlu ditinjau kembali, supaya sesuaikan dengan peraturan dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. b) faktor penegak hukumnya kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak seperti BPN dan aparat desa itu sendiri mengakibatkan hukum itu tidak terlaksana. c) faktor masyarat dan budaya yang kurang kesadaran hukum dan mengganggap bahwa penjualan tanah dibawah tangan itu memberikan keuntungan tersendiri d) faktor ekonomi yang menyebabkan pemilikan tanah guntai terjadi karena harga tanah yang dijual akan lebih mahal jika di jual kepada pemilik diluar domisili. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah Guntai baru perlu diadakan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.

Actions (login required)

View Item