Praktik jual rugi program Flash Sale Di E-Commerce dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pandia, Elsa (2025) Praktik jual rugi program Flash Sale Di E-Commerce dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (131kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (51kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (394kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (60kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (482kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

E-commerce merupakan platform jual beli berbasis internet yang menyediakan berbagai fitur promosi, salah satunya adalah program flash sale yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Program flash sale memungkinkan penjual menawarkan harga sangat rendah bahkan terkadang di bawah biaya produksi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi persaingan usaha tidak sehat. Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang praktik jual rugi yang selanjutnya dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat karena rendahnya harga yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik jual rugi yang dilakukan melalui program flash sale pada platform e-commerce, menganalisisnya dari perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta mengidentifikasi akibat hukumnya baik terhadap pelaku usaha yang terdampak maupun terhadap struktur persaingan usaha di pasar secara keseluruhan. Penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan pendekatan rule of reason. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pedoman yang tegas bagi pelaku usaha dalam menetapkan harga. Teori perlindungan hukum menilai bagaimana hukum melindungi pelaku usaha dari praktik yang merugikan. Sementara itu, pendekatan rule of reason digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan usaha dapat dianggap melanggar hukum dan merugikan pesaing secara tidak adil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pelaku usaha pengguna program flash sale di berbagai platform e-commerce dan wawancara dengan narasumber dari KPPU Kanwil III Kota Bandung serta didukung oleh studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, program flash sale kerap dimanfaatkan secara intensif oleh pelaku usaha, bahkan dijadikan strategi harian. Penelitian ini menemukan terdapat pelaku usaha yang menjual produk dengan potongan harga ekstrem, hingga berada di bawah biaya produksi. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik jual rugi atau predatory pricing. Berdasarkan analisis, program flash sale belum dapat secara tegas dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun memiliki potensi menjadi alat predatory pricing apabila dijalankan oleh pelaku usaha dengan kapasitas modal besar dan orientasi dominasi pasar seperti MTop X Official Store. Sementara itu, pelaku usaha seperti Bag Today dan Aulin Store lebih menekankan pada peningkatan visibilitas dan rating produk, dengan indikasi minim terhadap niat mengeliminasi pesaing. Adapun akibat hukum terhadap strategi promosi flash sale yang pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 20, dan telah dilakukan pembuktian berdasarkan rule of reason, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021.

Actions (login required)

View Item