Tinjauan siyasah dusturiyah tentang alasan-alasan pencabutan KJP Plus melalui kebijakan Dinas Pendidikan Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2021 pasal 23

Dinanti, Azahra Putri Adelia (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah tentang alasan-alasan pencabutan KJP Plus melalui kebijakan Dinas Pendidikan Jakarta Timur berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2021 pasal 23. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI (14).pdf Download (589kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (481kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Secara yuridis, tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, sehingga sudah selayaknya para pelajar mendapatkan jaminan perlindungan dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam undang-undang. Maka, terciptanya bantuan sosial biaya pendidikan yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus. Namun, Laporan dari P40P Dinas Pendidikan yang menunjukan frekuensi pelanggaran yang masih terjadi, sehingga diperlukan perhatian lebih. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan KJP Plus oleh Dinas Pendidikan, mengidentifikasi kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus bagi siswa yang bermasalah, serta menganalisis faktor yang melatarbelakangi pencabutan KJP Plus dan kebijakan yang diambil setelah pencabutan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Good Governance, Teori Efektivitas Hukum, dan Siyasah Dusturiyah yaitu maqasid al-Syariah. Teori Good Governance sebagai alat ukur untuk menilai pencabutan KJP Plus agar sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, Teori Efektivitas hukum menegaskan sejauh mana kebijakan pencabutan KJP Plus berdasarkan Pergub No. 110 Tahun 2021 Pasal 23 dapat diterapkan secara nyata dan ditaati oleh masyarakat. Siyasah dusturiyah yaitu maqasid al-Syariah untuk menilai pencabutan kebijakan KJP Plus sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan dan tanggung jawab negara. Metode penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yakni Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P40P) dari Dinas Pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, bahwa terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan utama pencabutan KJP Plus, yaitu pelanggaran administratif, perilaku negatif, penyalahgunaan dana bantuan, dan ketidakdisiplinan dalam pendidikan, yang disebabkan karena penerima bantuan manfaat yang masih belum memahami peraturan sehingga terjadinya pencabutan KJP Plus. Kedua, Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus yaitu dengan menetapkan alternatif pemulihan bantuan terhadap penerima yang haknya dicabut. Ketiga, Tinjauan siyasah dusturiyah menunjukan bahwa faktor yang melatarbelakangi dan kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada yaitu, kemaslahatan, keadilan serta prinsip maqasid al-Syariah.

Actions (login required)

View Item