Pelaksanaan penertiban reklame di Kota Bandung oleh satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat: Studi kasus Kecamatan Buahbatu

Muharrom, Muhamad Rafi (2025) Pelaksanaan penertiban reklame di Kota Bandung oleh satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat: Studi kasus Kecamatan Buahbatu. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (SK bebas plagiarism) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (525kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (755kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (868kB) | Request a copy

Abstract

Penertiban reklame di Kota Bandung idealnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi aspek legalitas, estetika, keamanan, serta kenyamanan publik. Namun kenyataannya, di lapangan, khususnya di Kecamatan Buahbatu, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti pemasangan reklame ilegal, tidak berizin, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi), serta mencerminkan lemahnya implementasi hukum oleh pihak yang berwenang, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP di Kecamatan Buahbatu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum positif harus memberikan kejelasan, tidak mudah berubah, dan bersandar pada fakta yang dapat dirumuskan secara jelas. Di samping itu, kerangka teori pemerintahan daerah dan kewenangan Satpol PP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP juga digunakan untuk menganalisis peran birokrasi dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, observasi lapangan, serta dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dengan fokus utama pada pelaksanaan pembongkaran reklame ilegal dan kendala birokratis maupun teknis yang dihadapi oleh Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP di Kecamatan Buahbatu telah dilaksanakan namun belum optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, Satpol PP telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi, operasi rutin, dan tindakan pembongkaran. Namun tingkat efektivitasnya masih terbatas dan membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan dari masyarakat dan instansi terkait.

Actions (login required)

View Item