Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang: Studi komparatif dalam perspektif MUI dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta

Asrar, Nadhif (2025) Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang: Studi komparatif dalam perspektif MUI dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (136kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lembar Pernyataan Nadhif.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (166kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB 1.pdf

Download (400kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB)
[img] Text (BAB III)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (162kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (444kB)
[img] Text (BAB V)
BAB 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (182kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAPUS.pdf
Restricted to Registered users only

Download (168kB)

Abstract

Cryptocurrency ini merupakan sesuatu nyata dari pesatnya perkembangan inovasi ekonomi digital, hadirnya Cryptocurrency ini menimbulkan berbagai pendapat tentang penggunaanya baik secara undang-undang ataupun dalam Hukum Islam. MUI dan Nahdatul Ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menanggapi hal ini, MUI mengharamkan penggunaanya sedangkan NU membolehkannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara garis besar Cryptocurrency. Mengkaji Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama Yogyakarta tentang Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebab perbedaan pendapat kedua Lembaga tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis Deskriptif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan) dan penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Putusan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan Cryptocurrency selain melanggar undang-undang dan ketentuan mata uang di Indonesia Cryptocurrency mempunyai sifat gharar, dharar, qimar dan votalitas harga yang tinggi. Sedangkan Nahdatul Ulama membolehkan penggunaanya karena ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (al-tsaman) sebagai komoditas (al-mustman) dan ia memiliki manfaat (muntafa’) dan dapat diserahterimakan (maqdur ala taslimih) dan mendorong agar pemerintah agar membuat regulasi tentang Cryptocurrency. Keduanya mempunyai dasar dan dalil yang kuat baik dari MUI yang mengharamkan maupun Nahdatul Ulama yang membolehkan, adanya perbedaan menjadikan kita dapat memilih pendapat yang kita Yakini benar dan mengikuti apa yang telah diputuskan.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Cryptocurrency; Mata Uang; Nahdatul Ulama Yogyakarta; MUI
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Muamalat, Muamalah/Hukum Perdata Islam
Econmics
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum
Depositing User: Nadhif Asrar
Date Deposited: 08 Jul 2025 04:23
Last Modified: 08 Jul 2025 04:23
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/111308

Actions (login required)

View Item View Item