Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang: Studi komparatif dalam perspektif MUI dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta

Asrar, Nadhif (2025) Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang: Studi komparatif dalam perspektif MUI dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pernyataan Nadhif.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (400kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAPUS.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)

Abstract

Cryptocurrency ini merupakan sesuatu nyata dari pesatnya perkembangan inovasi ekonomi digital, hadirnya Cryptocurrency ini menimbulkan berbagai pendapat tentang penggunaanya baik secara undang-undang ataupun dalam Hukum Islam. MUI dan Nahdatul Ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menanggapi hal ini, MUI mengharamkan penggunaanya sedangkan NU membolehkannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara garis besar Cryptocurrency. Mengkaji Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama Yogyakarta tentang Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebab perbedaan pendapat kedua Lembaga tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis Deskriptif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan) dan penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Putusan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan Cryptocurrency selain melanggar undang-undang dan ketentuan mata uang di Indonesia Cryptocurrency mempunyai sifat gharar, dharar, qimar dan votalitas harga yang tinggi. Sedangkan Nahdatul Ulama membolehkan penggunaanya karena ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (al-tsaman) sebagai komoditas (al-mustman) dan ia memiliki manfaat (muntafa’) dan dapat diserahterimakan (maqdur ala taslimih) dan mendorong agar pemerintah agar membuat regulasi tentang Cryptocurrency. Keduanya mempunyai dasar dan dalil yang kuat baik dari MUI yang mengharamkan maupun Nahdatul Ulama yang membolehkan, adanya perbedaan menjadikan kita dapat memilih pendapat yang kita Yakini benar dan mengikuti apa yang telah diputuskan.

Actions (login required)

View Item