Pelaksanaan izin edar terhadap produk kosmetik ditinjau dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan nomor 17 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika : Studi Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung

Kayla, Alicia Rezie (2025) Pelaksanaan izin edar terhadap produk kosmetik ditinjau dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan nomor 17 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika : Studi Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_bab1.pdf Download (378kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan konsumen serta lemahnya perlindungan hukum di masyarakat. Meskipun telah diberlakukan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum menjadi kerangka analisis untuk memahami pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak konsumen atas produk yang aman serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang sah secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan izin edar produk kosmetik berdasarkan ketentuan BPOM, menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Balai BPOM Kota Bandung, dan mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat produk kosmetik berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik wawancara langsung kepada petugas BPOM Kota Bandung serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi izin edar sudah dijalankan sesuai prosedur, namun masih ditemukan kendala seperti kurangnya edukasi hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan lapangan. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen lebih sering diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan BPOM, peningkatan edukasi hukum, serta penegakan sanksi yang lebih tegas sebagai upaya perlindungan konsumen yang lebih efektif dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item