Kritik hukum atas saksi anak dalam perkara perceraian kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak

Lubis, Zulkarnain (2025) Kritik hukum atas saksi anak dalam perkara perceraian kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (382kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kritik Hukum Atas Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian Kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Khusus mengenai hukum pembuktian dalam perkara perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai aturan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 wajib menghadirkan saksi keluarga sebagai alat bukti. Hal ini menjadi peluang bagi para pihak berperkara menghadirkan anak kandung sekalipun masih berusia 15 tahun dan di bawah usia 18 tahun sebagai saksi dengan berbagai alasan karena usia tersebut berdasarkan Hukum Acara Perdata sudah dibolehkan menjadi saksi. Sementara itu anak usia tersebut masih dalam kategori anak yang belum dewasa yang harus dilindungi dan dipelihara hak-hak asasinya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena usia tersebut rentan menimbulkan efek psikologis bagi anak. Tujuan penelitian disertasi ini (1) untuk menganalisis secara dalam secara filosofis, yuridis dan sosiologis hukum pembuktian saksi keluarga dalam perkara perceraian, (2) untuk menganalisis secara filosofis, yuridsi dan sosiologis atas saksi anak dalam perfektif hukum Islam, (3) Upaya melakukan kritik atas aturan Hukum Acara Peradilan Agama yang membolehkan anak menjadi bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian orang tua kandungnya sendiri meskipun saksi tersebut masih berada di bawah usia dewasa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan (4) untuk menganalisis kehadiran anak yang masih di bawah usia 18 tahun sebagai saksi dalam perfektif psikologi hukum. Teori yang digunakan dalam disertasi ini Peneliti menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis yaitu Teori Maqasid Syariah sebagai Grand Theory, Teori Sistem Hukum dan Teori Kritik Hukum atau dikenal dengan Critical Legal Theory (CLS) sebagai Middle Theory serta Teori Hukum Progresif dan Teori Perlindungan Anak sebagai Applied Theori. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang berfokus pada studi hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang menekankan pada pengkajian aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum serta asas-asas yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis. Hasil penelitian disertasi ini menyimpulkan perlu ada pembaharuan hukum terhadap aturan-aturan yang terkait dengan hukum pembuktian saksi anak kandung yang masih usia 15 tahun di bawah usia 18 tahun yang dijadikan alat bukti dalam perkara perceraian Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga anak kandung maupun anak-anak yang masih tergolong anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak lagi dihadirkan dalam perkara cerai orang tuanya. Jika pun terpaksa harus memenuhi sistem tata cara pemeriksaan yang ramah anak sehingga tidak menimbulkan efek psikologis di masa depan. Selain perlu ada kerjasama dengan lembaga terkait dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas hakim dalam mengadili perkara anak berhadapan hukum. ENGLISH: Special Rules of Evidence in Divorce Cases under Article 19 (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 (f) of the Compilation of Islamic Law, in accordance with Article 76 of Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts and Article 22(2) of Government Regulation No. 9 of 1975, require the presentation of family witnesses as evidence. This provision creates an opportunity for parties to present biological children even those as young as 15 years old and under 18 years old on the grounds that such age is permitted to testify under the Civil Procedure Law. However, children of that age are still categorized as minors who must be protected and whose fundamental rights must be upheld, in accordance with the core principles found in the Child Protection Act. This is particularly important as such a young age is highly vulnerable and may lead to psychological harm to the child. The purpose of this dissertation are (1) To conduct an in-depth philosophical, juridical, and sociological analysis of the rules of evidence concerning family witnesses in divorce cases, (2) To analyze, from a philosophical, juridical, and sociological perspective, the role of child witnesses in the context of Islamic law, (3) To critically examine the procedural rules of the Religious Court that allow children to serve as family witnesses in their parents' divorce cases, despite being under the legal age of adulthood as stipulated in the Child Protection Act, and (4) To analyze the involvement of children under the age of 18 as witnesses from the perspective of legal psychology. The theory used in analyzing the status and position of a child witness who has a family relationship or a biological child in a divorce in relation to child protection in Indonesia, the researcher uses several theories as analytical tools namely Maqasid Syariah Theory as Grand Theory, Legal System Theory and Critical Legal Theory known as Critical Legal Studies as Middle Theory and Progressive Legal Theory and Child Protection Theory as Applied Theory. This research approach uses a normative juridical approach. A research approach that focuses on legal studies conducted by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials, which emphasizes the study of legal rules, legal principles, and legal doctrines as well as the principles that apply to answer certain legal problems. The research method used in this research uses the Descriptive Analysis research method. The findings of this dissertation indicate the need for legal reform concerning the provisions related to the evidentiary use of biological children under the age of 18, specifically those aged 15 as witnesses in divorce proceedings, as regulated in Article 19 (f) of Government Regulation No. 9 of 1975. It is recommended that biological children, or any minors as defined under the Child Protection Act, no longer be presented as witnesses in their parents’ divorce cases. If their involvement is deemed absolutely necessary, the examination process must follow a child-friendly procedure in order to prevent potential psychological harm to the child, and what is also important making cooperation other institution and enhacing judges capacity.

Actions (login required)

View Item