Tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik fake order dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik

Fauziah, Vina (2025) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik fake order dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (439kB) | Preview
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) | Request a copy
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam perdagangan elektronik. Namun, dalam praktiknya, terdapat lima pelaku usaha yang melakukan praktik fake order dengan membuat pesanan palsu untuk memengaruhi keyakinan konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik fake order dikaitkan dengan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, untuk mengetahui penyelesaian hukum praktik fake order oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, dan untuk mengetahui akibat hukum praktik fake order yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan kajian teori hukum terhadap praktiknya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui implementasi peraturan dan gejala hukum yang terjadi. Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha yang melakukan praktik fake order. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan menggunakan teori keadilan, teori pertanggung jawaban hukum, dan teori kausalitas. Teori keadilan digunakan untuk menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi konsumen sebagai pihak yang dirugikan, teori pertanggungjawaban hukum memberikan landasan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya tanggung jawab dilakukan, sedangkan teori kausalitas memberikan landasan yang menjelaskan mengenai hubungan sebab-akibat dari praktik fake order yang dilakukan pelaku usaha dengan kerugian konsumen, sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban untuk mematuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, dua dari lima pelaku usaha menerima komplain konsumen akibat praktik fake order yang dilakukannya. Satu pelaku usaha menunjukkan itikad baik, sementara satu lainnya tidak menunjukkan itikad baik. Penyelesaian hukum atas permasalahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Praktik ini menimbulkan akibat hukum, baik secara administratif maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, UUPK, khususnya Pasal 80 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Actions (login required)

View Item