Analisis putusan penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah di Pengadilan Niaga

Arifin, Desi Siti Habibah (2025) Analisis putusan penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah di Pengadilan Niaga. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (714kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (569kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi putusan penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah di Pengadilan Niaga, yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kerangka hukum kepailitan yang adaptif. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku umum menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku, analisis putusan terkait penerapan hukum kepailitan pada akad syariah di Pengadilan Niaga, serta mengkaji implikasi penerapan hukum kepailitan konvensional terhadap perkara ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis, yang melibatkan penelaahan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU Kepailitan dan PKPU, UU Peradilan Agama, fatwa DSN-MUI, PERMA, serta putusan-putusan Pengadilan Niaga terkait kepailitan ekonomi syariah. Data sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mendalam dan memperkuat landasan teoretis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum (grand theory), teori kewenangan dan teori kewenangan pengadilan (middle theory), dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (applied theory). Problem mendasar muncul ketika akad pembiayaan syariah, seperti musyarakah, yang seharusnya berbasis bagi hasil, bergeser menyerupai perjanjian utang-piutang melalui klausul pengakuan utang, yang kemudian menjadi pintu masuk penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga, yang hanya terpaku pada unsur formal kepailitan tanpa mempertimbangkan eksistensi akad syariah sebagai akad utama. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik universalitas yang tidak secara eksplisit membedakan antara entitas ekonomi konvensional dan syariah. Meskipun akad syariah, Pengadilan Niaga cenderung memprioritaskan pemenuhan unsur formal kepailitan. Ketiadaan adaptasi hukum kepailitan untuk mengakomodasi nilai-nilai syariah, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terhadap sistem ekonomi syariah di Indonesia. Perlu adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi regulasi kepailitan, baik melalui revisi UU Kepailitan dan PKPU atau pembentukan undang-undang baru, harus secara eksplisit mengatur kepailitan (taflis) entitas ekonomi syariah yang selaras dengan fiqh muamalah, serta mengintegrasikan maqāṣid syarīah sebagai landasan utama dalam pertimbangan hakim.

Actions (login required)

View Item