Implementasi sistem Merit berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di BKPSDM Kabupaten Sumedang

Rosiyani, Dini (2025) Implementasi sistem Merit berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di BKPSDM Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (505kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 03. Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (479kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (468kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05. Bab 1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (883kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbasis pada sistem merit untuk memastikan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Sistem merit menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas ASN melalui pengelolaan yang berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Namun, penerapan sistem merit masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya integrasi tata kelola pada perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, dan promosi mutasi jabatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip meritokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem merit di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (empiris normatif) yang dimana merupakan penelitian yang memperoleh data dari sumber data premier. Penelitian sistem merit dalam manajemen pemerintahan ini ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengangkat keadaan, fakta dan fenomena yang ada sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, implementasi Sistem Merit dalam manajemen pemerintahan di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaannya mencakup delapan aspek utama, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan solusi dari BKPSDM Kabupaten Sumedang. Kedepan, diharapkan penerapan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang ASN dapat dijalankan secara profesional di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sumedang, dengan menitikberatkan pada keahlian dan kompetensi pegawai.

Actions (login required)

View Item