Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : Studi kasus pada badan penyelesaian sengketa konsumen Kabupaten Bandung

Fadila, Salma Nurul (2025) Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : Studi kasus pada badan penyelesaian sengketa konsumen Kabupaten Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. abstrak.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3. daftar isi.pdf Download (113kB) | Preview
	Text (PERNYATAAN) 4. pernyataan.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
Preview	Text (BAB I) 5. bab 1.pdf Download (374kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text (BAB III) 7. bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text (BAB IV) 8. bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text (BAB V) 9. bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, pelanggaran hak konsumen masih sering terjadi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil. Namun pelaksanaannya terkendala kurangnya pemahaman, keterbatasan SDM, dan konflik pasal UUPK. Pada 2022, BPSK Kabupaten Bandung menyelesaikan 61 sengketa (2 mediasi, 59 arbitrase, 1 keberatan ke PN). Pada 2023, 38 sengketa diselesaikan dengan arbitrase. Hingga Maret 2024, 13 sengketa diselesaikan dengan arbitrase, 4 diajukan keberatan ke PN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fokus utama penelitian meliputi tiga aspek: Mekanisme penerapan alternatif penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kekuatan hukum putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, kendala dan upaya dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan grand theory keadilan untuk membahas implikasi alternatif penyelesaian sengketa konsumen, middle range theory perlindungan hukum untuk memastikan perlindungan konsumen sesuai hukum, dan applied theory penyelesaian sengketa untuk mendukung analisis penyelesaian sengketa melalui BPSK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk anggota BPSK, konsumen, dan pelaku usaha. Analisis dilakukan untuk mengungkap sejauh mana pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Bandung selaras dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kabupaten Bandung mencakup konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, kecuali putusan arbitrase yang dapat diajukan keberatan sesuai prosedur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2006. Kendala meliputi kelembagaan, SDM, regulasi, sosialisasi, dan pembuktian, dengan upaya melalui peningkatan SDM, kerjasama, dan perbaikan regulasi.

Actions (login required)

View Item