Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penerapan akad jualah di perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung menurut Mazhab Syafi'i

Zuliandi, Muhammad Afif (2025) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penerapan akad jualah di perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung menurut Mazhab Syafi'i. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (308kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan akad juʿālah dalam skema pemasaran Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Cabang Bandung. Akad juʿālah diterapkan sebagai mekanisme pemberian insentif berbasis hasil seperti diskon, cashback, bonus, dan royalti kepada para mitra atau agen yang berhasil mencapai target penjualan atau merekrut mitra baru yang aktif. Skema ini memungkinkan hubungan kerja yang tidak terikat waktu kerja tetap, serta menekankan pentingnya kejelasan hasil dan kesepakatan di awal sebagai syarat sah dalam transaksi syariah. Dalam praktiknya, HPAI menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan skema insentifnya terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi). Kurangnya pemahaman mitra terhadap sistem bonus, serta potensi penyimpangan di lapangan menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal tersebut, HPAI membentuk Dewan Pengawas Syariah, menerapkan audit syariah secara berkala, menyusun sistem insentif berbasis transaksi nyata, serta mengedukasi para mitra mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip akad juʿālah menurut Mazhab Syafi’i, yang meliputi kejelasan objek pekerjaan (ma’mul fih), kepastian imbalan (ju’l), kesepakatan sukarela, serta penghindaran terhadap unsur gharar dan maysir. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem yang dijalankan oleh HPAI sesuai dengan standar fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengurus HPAI Cabang Bandung, Dewan Pengawas Syariah, dan para mitra; observasi kegiatan pemasaran; serta telaah dokumen-dokumen pendukung seperti pedoman bonus dan laporan audit syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad juʿālah dalam sistem insentif HPAI secara umum telah memenuhi rukun dan syarat menurut Mazhab Syafi’i, terutama pada aspek kejelasan pekerjaan dan imbalan. Mekanisme insentif yang transparan dan berbasis transaksi riil menjadi keunggulan perusahaan. Meski demikian, penyederhanaan struktur bonus, peningkatan edukasi syariah bagi mitra, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan integritas akad dalam praktik bisnis HPAI.

Actions (login required)

View Item